Kapolsek Hadiri Rapat Koordinasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye/APK

2Rembang – Senin (12/02/18), bertempat di Pendopo Kecamatan Rembang jam 14.00.-15.30.wib telah dilaks rapat koordinasi pemasangan APK. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Muspika Kec.Rembang,PPK,Panwascam, Kades se Kec Rembang, PPS se Kec Rembang, PPL se Kec Rembang, kurang lebih 50 orang. Dalam acara tersebut dimulai dengan Pembukaan, Sambutan Camat Rembang Bapak Iyo Ashari menyampaikan bahwa rapat giat siang ini adalah tindak lanjut rakor di hotel tretes.

Masalah tehnis APK akan kita bahas di rapat hari ini. saat ini sudah penetapan peserta calon pilkada. Bahwa Kades dan PNS/ASN harus bisa bersifat netral serta Minta tolong agar di disikapi dengan bijak ketika kami muspika/PNS ketika ada undangan pengajian yang bersamaan dengan salah satu calon pilkada,kemudian dilanjutkan dengan Sambutan Kapolsek Rembang AKP BAMBANG SUCAHYONO SH menyampaikan bahwa Muspika siap memfasilitasi PPK Dan Panwascam kita menemukan permasalahan sehingga bisa mengeliminir permasalahan yang ada.
Polri sebagai ASN harus netral dalam berpolitik.
Kemudian Sambutan Danramil Rembang KAPTEN EDY SUNARYO Juga 1menyampaikan bahwa Muspika siap membantu pengamanan dan kenetralan TNI dan ASN tolong di sikapi dengan bijak, dilanjutkan Sambutan Ketua PPK saudara Hasbulloh menyampaikan bahwa tugas penyelenggara pemilu semakin berat karena untuk bisa mengajak masyarakat datang ke TPS karena saat ini hanya paslon. berharap PPS dan PPL bisa bekerja sama dengan baik jangan sampai ada gesekan. kalau ada permasalahan jangan sampai lapor ke pusat kalau bisa diseleseikan ditingkat bawah.
Dan di tutup oleh Sambutan Ketua Panwascam Bpk Miftah menyampaikan bahwa
untuk menentukan pemasangan APK adalah pihak PPS, PPL dan Kades dan pemasangannya akan dilakukan oleh pihak KPU. yang dilarang pemasangan APK : tempat publik(balai desa). pendidikan. ibadah. Petugas yang menurunkan APK adalah PPK, Panwas dan Pol PP. akan memberikan himbauan kepada lembaga pendidikan ketika waktunya imtihan pihak lemdik/Mts jangan sampai mengundang paslon. yang tidak boleh dilibatkan dalam kampanye adalah ASN/PNS, TNI/Polri, Kades bersama perangkat, kemudian kewajiban PPS antara lain memberikan turunan kepada PPL. kampanye bumkos tidak dipermasalahakan karena belum ada UU yang mengatur dan selama tidak menjelek-jelekkan paslon dan tidak mengajak golput. Setelah sambutan-demi sambutan dilalui, kemudian dilanjutkan dengan Sesi tanya jawab, serta di tutup dengan Doa. Selama kegiatan berjalan dengan lancar, aman dan terkendali.

Penulis : Indra/Rembang

Publish : Ds/Humas