Pengurusan SKCK Calon BPD Di Pasuruan Mebeludak

IMG_7917 Pasuruan, Antusias Masyarakat Kabupaten Pasuruan Dalam Mendaftarkan Diri Menjadi calon anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) begitu tinggi.

Hal itu dapat dilihat dari membeludaknya pengurusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di Mako Polres Pasuruan. Dalam sepekan terakhir, masyarakat silih berganti datang mengurus SKCK sebagai salah satu syarat pendaftaran calon anggota BPD.

IMG_7923Kapolres Pasuruan, AKBP. Rizal Martomo., S.I.K., M.H. melalui Kasat Intelkam menerangkan, dalam sepekan ini, pihaknya disibukkan melayani warga yang mengurus SKCK.

Setiap hari, pihaknya menerbitkan sekitar kurang lebih 90 lembar blanko SKCK. “Untuk pendaftaran BPD, sudah ada sekitar 900 blanko yang diterbitkan,” sebut Kasat Intel.

Dalam pengurusan SKCK dipungut biaya sebesar Rp 30 ribu. Hal tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 60 tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada istitusi Polri.

IMG_7924“Biaya SKCK itu disetor ke kas negara melalui Bank BRI,” katanya.

Dalam pengurusan SKCK, warga terpaksa harus berdesak-desak akibat banyaknya masyarakat yang ingin membuat SKCK. Sebenarnya warga bisa mengurus SKCK di Polsek, sehingga tidak perlu lagi susah-susah ke Polres.

“Sudah ada beberapa polsek yang alat sidik jarinya lengkap. Polsek-Polsek itu dapat menerbitkan SKCK,” pungkasnya.

IMG_7927Untuk diketahui, BPD merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Anggota BPD dapat dianggap sebagai anggota ‘dewan’ atau ‘parlemennya’ desa.

Keberadaan BPD sendiri diatur dalam Permendagri No. 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa. Dalam peraturan ini dijeaskan bahwa BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara demokratis.

Jumlah anggota BPD setiap desa ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit lima orang dan paling banyak sembilan orang yang ditentukan berdasarkan jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa.

Calon anggota BPD dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih. “Calon anggota BPD terpilih adalah calon anggota BPD dengan suara terbanyak,” bunyi Pasal 11 ayat (3) Pemendagri No. 110 Tahun 2016.IMG_7933

Penulis & Publish : Pndh Hms